Digitalisasi Menyentuh Ujung Negeri: KSAL dan Kabarharkam Polri Resmikan Layanan Internet di Kepulauan Terluar Takalar

Interaktips – Pemerataan akses digital di wilayah terluar Indonesia kembali menunjukkan progres positif. Pada Minggu lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, bersama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam) Polri, Komjen Pol Mohammad Fadel Imran, meresmikan layanan internet publik di kawasan terpencil Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan kunjungannya itu, Laksamana Ali mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat pulau terluar tersebut. Ia menilai kehadiran internet publik bukan sekadar penambahan fasilitas, melainkan menjadi langkah monumental bagi pembangunan teknologi informasi di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi dari jaringan komunikasi modern.

Menurutnya, dengan tersedianya koneksi internet yang stabil dan dapat diakses masyarakat, maka kesempatan untuk memperoleh informasi serta menikmati layanan digital menjadi lebih merata. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara masyarakat yang tinggal di daratan utama dengan mereka yang hidup di pulau-pulau kecil, terutama dalam hal mendapatkan hak terhadap akses teknologi dan layanan pemerintahan.

“Kehadiran jaringan internet di wilayah ini bukan hanya sebagai alat bantu komunikasi, tetapi sebagai jembatan yang menyambungkan masyarakat dengan dunia luar. Setiap desa di Indonesia, termasuk yang paling terpencil, memiliki hak untuk maju bersama melalui teknologi digital,” ujar KSAL dalam keterangan tertulis yang diterima dari Makassar.

Dalam kunjungan tersebut, peresmian dilakukan secara simbolis melalui peluncuran Pojok Internet Desa atau Pointdes, sebuah inisiatif digital yang memungkinkan warga mengakses internet secara gratis di ruang publik desa. Selain itu, diperkenalkan juga layanan administrasi kependudukan dari Dukcapil, yang mencakup perekaman KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga (KK), akta lahir dan kematian, serta layanan pembayaran pajak yang kini dapat dilakukan melalui sistem digital QRIS.

Langkah ini, menurut Ali, diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di kawasan perdesaan dan kepulauan, serta mengurangi ketimpangan dalam akses layanan dasar berbasis teknologi.

KSAL juga menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen, baik dari TNI AL maupun masyarakat setempat, untuk bersama-sama menjaga fasilitas digital tersebut agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuannya. Ia mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas publik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung kemajuan desa.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap jaringan ini bisa dijaga, digunakan secara bijak, dan dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang bisa meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya menambahkan.

Peresmian ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Komandan Lantamal VI Makassar, Karobinopsnal Baharkam Polri, serta Bupati dan Wakil Bupati Takalar. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara berbagai instansi dalam mewujudkan pembangunan inklusif, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur digital.

Inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional yang tengah didorong pemerintah untuk membangun konektivitas di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan masuknya internet ke pulau-pulau terluar seperti Tanakeke, terbuka peluang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk mengakses pendidikan daring, layanan kesehatan digital, serta informasi mengenai peluang ekonomi dan sosial.

Lebih dari itu, digitalisasi yang masuk hingga ke desa-desa pesisir juga membawa harapan baru dalam meningkatkan literasi digital warga serta mendorong lahirnya inovasi lokal yang berbasis teknologi. Konektivitas ini diyakini akan memperkuat daya saing masyarakat desa dalam menghadapi tantangan global.

Kehadiran layanan internet publik ini pun diharapkan bukan hanya menjadi sarana hiburan atau komunikasi semata, namun juga menjadi pintu masuk bagi transformasi ekonomi digital di kawasan perdesaan, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang dapat merambah pasar yang lebih luas.

Dengan dukungan penuh dari TNI AL dan Polri, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana pelayanan publik berbasis teknologi bisa menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah terluar Indonesia.