Kemenkumham Pastikan Program Asta Cita Berjalan Optimal di Papua Barat Daya

Interaktips – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengadakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mendalami secara menyeluruh pelaksanaan Program Asta Cita yang merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini juga menjadi momen penting untuk memastikan bahwa program prioritas nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik di provinsi termuda Indonesia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan saat berada di Sorong pada Rabu bahwa kedatangannya ke Papua Barat Daya bertujuan untuk mengonfirmasi secara langsung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut. Ia menambahkan bahwa pihak kementerian menerima sejumlah informasi dari beberapa wilayah Papua yang menyebutkan adanya keraguan dalam penerapan program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu untuk turun langsung ke lapangan agar bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Menurut Munafrizal, setelah melakukan pertemuan bersama pejabat pemerintah daerah, dirinya merasa lega dan memberikan apresiasi karena ternyata sudah ada sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat Daya yang berhasil menerapkan Program MBG dengan baik. Hal ini dinilainya sebagai indikasi positif bahwa keraguan terhadap program tersebut sebenarnya tidak terjadi secara merata.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kota Sorong, berbagai isu terkait implementasi Program MBG diangkat oleh pemerintah daerah. Mulai dari keberadaan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Papua Barat Daya yang dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, hingga persoalan teknis seperti penyediaan lahan untuk pembangunan dapur sehat yang bersinggungan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Dirinya menggarisbawahi bahwa meskipun Kemenkumham bukan lembaga teknis yang langsung mengelola pelaksanaan Program MBG, namun kementeriannya tetap memegang peran penting dalam menyampaikan setiap kendala dan masukan kepada instansi teknis yang berwenang, seperti BGN. Baginya, hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap keberhasilan program strategis nasional.

Munafrizal juga menyatakan bahwa prioritas utama Kemenkumham saat ini adalah memastikan tidak ada daerah yang merasa ragu dalam mengadopsi dan mengimplementasikan program tersebut. Ia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat untuk mengatasi tantangan yang ada.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menginformasikan bahwa saat ini implementasi Program MBG sudah berlangsung di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten lainnya yaitu Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw, masih berada dalam tahapan persiapan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dapur sehat yang menjadi bagian vital dari program ini.

Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan teknis dan kebijakan anggaran yang diperlukan untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah provinsi. Ia menegaskan, meskipun demikian, langkah awal sudah berhasil dilakukan di sebagian daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa program strategis tersebut mulai diterima dan dijalankan.

Pembangunan dapur sehat, kata Ahmad, menjadi tantangan tersendiri karena harus mempertimbangkan aspek sosial budaya setempat, termasuk hak ulayat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Papua. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari Program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul. Salah satu komponen utamanya adalah penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda di seluruh pelosok negeri.

Melalui kunjungan langsung ini, Kemenkumham menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional dengan memastikan pelaksanaannya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Harapannya, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya dapat segera menyusul dalam penerapan program ini secara penuh, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial yang sesungguhnya.